Anggota Psi Yang Masuk Kabinet Prabowo Gibran
KOMISI IX: Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial
1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian Ketenagakerjaan
3. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
4. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/KBP2MI
5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan)
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)
8. Badan Gizi Nasional
KOMISI XI: Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, Sektor Jasa Keuangan
1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Bank Indonesia (BI)
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
6. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
7. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
10. BUMN (PMN dan Privatisasi)
Berikut daftar wajah lama di kabinet Prabowo-Gibran:
1. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Budi Gunawan
2. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto
3. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno
4. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono
5. Menko Pangan, Zulkifli Hasan
6. Muhammad Tito Karnavian, Mendagri
7. Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum
8. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan
9. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan
10. Saifullah Yusuf, Menteri Sosial
11. Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian
12. Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
13. Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian
14. Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan
15. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan
16. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara
17. Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM
18. Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi
19. Dito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga
20. ST Burhanudin, Jaksa Agung
21. Herindra, Kepala BIN
22. Hasan Nasbi, Kepala Kantor komunikasi Presiden.
23. Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
24. Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar
25. Prasetyo Hadi, Mensesneg
26. Sugiono, Menteri Luar Negeri
27. Safrie Samsoedin, Menteri Pertahanan
28. Nazaruddin Umar, Menteri Agama
29. Natalius Pigai, Menteri HAM
30. Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
31.Abdul Muti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
32. Satrio Sumantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
33. Fadli Zon, Menteri Kebudayaan
34. Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan35. Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja MIgran Indonesia/Kepala BPNTKI
36. Budi Santoso, Menteri Perdagangan
37.Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum
38. Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman
39. Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
40. Iftitah Suryanagara, Menteri Transmigrasi
41. Dody Purwagandhi, Menteri Perhubungan
42. Meutya Hafidz, Menteri Komunikasi dan Digital
43. Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
44. Rahmat Pambudi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
45. Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
46. Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
47. Hanif Faisol Nurrofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
48. Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah
49. Widyanti Putri, Menteri Pariwisata
50. Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif
51.Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak
52. AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan
53. Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet
Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah secara resmi menambah jumlah alat kelengkapan dewan menjadi 13 komisi. Penambahan itu untuk mengakomodir jumlah kementerian yang membengkak di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Adapun pengesahan mitra pengawas pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi 13 komisi dilakukan dalam Rapat Paripurna (rapur) DPR RI ke-5 Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025.
“Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah Ruang Lingkup Tugas dan Mitra Kerja Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR RI tersebut dapat disetujui?” tanya Puan dalam rapat.
“Setuju,” ujar para peserta rapat.
Berikut Daftar Ruang Lingkup Tugas dan Mitra 13 Komisi DPR 2024-2029:
KOMISI X: Pendidikan, Olah Raga, Saint dan Teknologi
1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
3. Kementerian Kebudayaan
4. Kementerian Pemuda dan Olahraga
5. Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
7. Badan Pusat Statistik
KOMISI VII: Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Sarana Publikasi
1. Kementerian Perindustrian
2. Kementerian Pariwisata
3. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
5. Badan Standardisasi Nasional (BSN)
6. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)
7. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)
8. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
KOMISI III: Penegakan Hukum
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
8. Badan Narkotika Nasional (BNN)
KOMISI XIII: Reformasi Regulasi dan HAM
3. Kementerian Sekretariat Negara
4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
8. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
9. Sekretariat Jenderal DPD RI
10. Sekretariat Jenderal MPR RI
11. Kantor Staf Presiden (KSP)
Bisnis.com, JAKARTA -- Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi diumumkan komposisinya pada Minggu (20/10/2024) malam.
Dalam kabinet ini, terdapat 109 nama yang akan membantu pemerintahan dalam posisi menteri, wakil menteri, serta kepala lembaga negara yang setingkat.
Dalam pengumuman itu, ditetapkan 53 sosok sebagai menteri atau setingkat menteri. Perinciannya, terdapat tujuh kementerian koordinator, 41 kementerian, serta lima lembaga setingkat kementerian seperti Badan Intelijen Negara, Kepala Staf Presiden, hingga Sekretaris Kabinet.
Tim setingkat menteri ini juga dibantu oleh para wakil. Terdapat 56 nama yang ditetapkan sebagai asisten pembantu di pemerintahan Prabowo itu sehingga total menjadi 109 nama dalam kabinet.
"Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami, kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih," ujar Prabowo di Istana Merdeka, Minggu (20/10/2024).
Dengan ukuran kabinet ini, publik di media sosial bertanya-tanya, berapakah kebutuhan anggaran hanya untuk gaji dan tunjangan yang dibutuhkan?
Gaji menteri ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2000. Dalam regulasi ini, gaji menteri sebesar Rp5,04 juta.
Sebagai pembanding gaji menteri, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 2000 ditetapkan gaji Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Ketua Mahkamah Agung (MA) juga sama sebesar Rp5,04 juta.
Gaji menteri lebih tinggi dari Wakil Ketua MPR, Wakil Ketua DPR, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Wakil Ketua BPK, Wakil Ketua MA, hingga Wakil Ketua MPR yang tidak merangkap Wakil Ketua DPR sebesar Rp4,62 juta.
Selanjutnya, dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Keppres Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu, ditetapkan menteri menerima tunjangan Rp13,6 juta. Dengan penetapan ini, maka seorang menteri atau setingkat akan membawa pulang gaji pokok dan tunjangan jabatan sebesar Rp18,64 juta setiap bulan.
Selanjutnya, untuk pendapatan wakil menteri, aturan yang digunakan adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.176/MK.02/2015 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Wakil Menteri.
Regulasi ini menetapkan wakil menteri tidak menerima gaji pokok, tetapi hak keuangan setara pejabat eselon I-a. Komponennya yaitu 85% tunjangan jabatan menteri atau sekitar Rp11,56 juta dan 135% dari tunjangan kinerja pejabat struktural eselon I-a di tempat Wakil Menteri bertugas. Secara rerata, besaran tunjangan jabatan PNS eselon I-a adalah Rp5,5 juta. Dengan regulasi ini, maka seorang wakil menteri dapat membawa pulang gaji dan tunjangan Rp18,99 juta per bulan.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah dana yang dapat dioptimalkan seperti tunjangan operasional maupun honor lain yang bersifat resmi seperti panitia acara hingga narasumber dalam acara.
Menteri dan Wakil Menteri juga mendapatkan kendaraan dinas, rumah jabatan, dan jaminan kesehatan. Dalam rumah jabatan, dapat diuangkan berupa kompensasi tunjangan perumahan sebesar Rp35 juta per bulan.
Dengan menghitung biaya resmi saja, maka untuk 53 menteri, uang pajak yang digelontorkan untuk gaji dan tunjangan mencapai Rp988,34 juta per bulan.
Sedangkan untuk wakil menteri, dibelanjakan Rp1,06 miliar per bulan.
Untuk menteri dan wakil menteri, jika diganti tunjangan perumahannya menjadi uang, maka dibelanjakan Rp3,81 miliar.
Dengan jumlah belanja ini, maka biaya resmi untuk menteri dan wakilnya setiap bulan menghabiskan Rp5,85 miliar atau Rp70,26 miliar per tahun anggaran APBN.
Selanjutnya, masih harus disediakan 109 kendaraan dinas termasuk asuransinya.
Presiden RI Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan menteri-menterinya yang masuk dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Di dalamnya, ada 3 kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipilih. Bagaimana respons Kaesang Pengarep?
Dilansir detikNews, Ketua PSI tersebut ikut menghadiri pelantikan menteri dan wakil menteri kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024). Kaesang mengaku dirinya bersyukur bahwa Prabowo mempercayai 3 kader PSI masuk kabinet.
"Yang Dipilih Pak Presiden Bapak Raja Juli, ini salah satu kader terbaik dari PSI. Alhamdulillah Pak Presiden mempercayai kami, Pak Raja Juli sebagai Menteri Kehutanan," kata Kaesang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, dua kader PSI yang masuk kabinet yakni Isyana Bagoes Oka jadi Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Giring jadi Wakil Menteri Kebudayaan. Kaesang berpesan kepada para kader PSI di kabinet untuk bekerja keras.
Seperti diketahui, pelantikan menteri berlangsung pukul 10.00 WIB di Istana Kepresidenan. Sementara wakil menteri akan dilantik Prabowo siang nanti.
Para menteri dan wakil menteri ini sudah menjalani pembekalan di Hambalang pekan kemarin. Setelah dilantik nanti, para menteri dan wamen masih akan menjalani pembekalan selama tiga hari di Magelang.
JAKARTA, KOMPAS.com - Profil Raja Juli Antoni menjadi sorotan setelah ditunjuk Menteri Kehutanan oleh Presiden Republik Indonesia 2024-2029 Prabowo Subianto.
Pengumuman susuan Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).
Raja Juli Lahir di Riau pada 13 Juli 1977. Kini, ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai yang didirikannya bersama sejumlah politikus muda lainnya.
Lahir dalam keluarga terpandang di Riau, Raja Juli Antoni mendapatkan pendidikan agama yang kuat sejak dini.
Ayahnya, Raja Ramli Ibrahim, merupakan tokoh Muhammadiyah di wilayah Lubuk Jambi.
Baca juga: Prabowo Tunjuk Wahyu Sakti Trenggono Jadi Menteri KKP
Raja Juli melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Garut, Jawa Barat.
Pendidikan pesantren membentuk pemahamannya yang mendalam tentang Islam, terutama dalam kajian Al-Qur’an dan Tafsir.
Ia lulus dari IAIN Syarif Hidayatullah (sekarang UIN Jakarta) pada tahun 2001 dengan skripsi berjudul "Ayat-ayat Jihad: Studi Kritis terhadap Penafsiran Jihad sebagai Perang Suci."
Setelah lulus, kesempatan internasional menghampirinya. Ia meraih beasiswa Chevening untuk melanjutkan studi magister di The Department of Peace Studies, Universitas Bradford, Inggris.
Di sana, ia menyusun tesis tentang konflik Aceh dengan judul "The Conflict in Aceh: Searching for A Peaceful Conflict Resolution Process".
Baca juga: Prabowo Tunjuk Widiyanti Putri Wardhana sebagai Menteri Pariwisata
Minatnya pada resolusi konflik semakin diperkuat ketika ia melanjutkan studi doktoral di Universitas Queensland, Australia, dengan beasiswa Australian Development Scholarship (ADS).
Disertasinya berjudul "Religious Peacebuilders" meneliti peran agama dalam menciptakan perdamaian di kawasan konflik seperti Mindanao (Filipina) dan Maluku (Indonesia).
Raja Juli Antoni tidak hanya dikenal di dunia akademis, tetapi juga di ranah aktivisme dan politik.
Sebelum bergabung dengan PSI, ia aktif dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dan sempat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilihan Umum 2009 untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, meski belum berhasil terpilih.
Aktivismenya juga tercermin dari perannya sebagai Direktur Eksekutif The Indonesian Institute dan Maarif Institute, yang didirikan oleh tokoh Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif.
Baca juga: Profil Menko Hukum HAM Yusril Ihza Mahendra di Kabinet Prabowo-Gibran
Raja Juli pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) pada periode 2000-2002, memperlihatkan kepemimpinannya sejak usia muda.
Pada 2015, ia mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, tetapi memilih mengundurkan diri untuk fokus pada pengembangan PSI.
Raja Juli mendapatkan sorotan baru setelah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Menteri ATR/BPN pada 15 Juni 2022.
Sebagai pejabat negara, Raja Juli Antoni juga memenuhi kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Pada laporan 22 Maret 2024 menunjukkan total kekayaannya mencapai Rp 8.893.732.283.
Baca juga: Profil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding di Kabinet Prabowo-Gibran
Akan tetapi, dia juga memiliki utang sebesar Rp1.948.220.287. Jika utang ini tidak ada, kekayaannya akan berjumlah Rp 10.841.952.570.
Kekayaan Raja Juli mengalami peningkatan sekitar Rp 924 juta dibandingkan laporan sebelumnya pada 2022 yang tercatat sebesar Rp 7.969.245.549.
Bergabunglah dengan buletin kami untuk menerima pembaruan terbaru di email Anda.
KOMISI IV: Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan
1. Kementerian Pertanian
2. Kementerian Kehutanan
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Badan Urusan Logistik (Bulog)
5. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)
6. Badan Pangan Nasional (Bapanas)
7. Badan Karantina Indonesia
KOMISI VIII: Agama, Sosial, dan Perempuan dan Anak
2. Kementerian Sosial
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
6. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
7. Badan Wakaf Indonesia (BWI)
8. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
Mayor Teddy Indra Wijaya menjadi sorotan, mantan ajudan Prabowo Subianto itu dilantik sebagai Sekretaris Kabinet pada Minggu (20/10) di Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat.
Dikutip dari InsertLive, nama Mayor Teddy disebut oleh Presiden Prabowo saat mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka dengan menjabat sebagai sebagai Sekretaris Kabinet atau Seskab.
Pengangkatan jabatan Mayor Teddy itu pun menjadi perhatian, mengingat dedikasi tinggi dan totalitasnya dalam melaksanakan pekerjaan saat bersama mantan Presiden Jokowi hingga Prabowo yang kini sudah resmi menjabat sebagai Presiden Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, gaji Sekretaris Kabinet atau Seskab setara dengan gaji menteri negara termasuk dengan hak keuangan, administrasi dan fasilitas lainnya.
Menurut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 Tahun 2000 mengenai Hak keuangan/Administratif Menteri Negara dan Mantan Menteri Negara serta Janda/Dudanya, gaji menteri ditetapkan sebesar Rp5.040.000 per bulan.
Sementara berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu, seorang pejabat setara menteri akan menerima tunjangan jabatan sebesar Rp13.608.000 per bulan.
Artikel ini telah tayang di InsertLive
Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih yang terdiri dari jajaran menteri, dan kepala badan setingkat menteri pada Minggu malam (20/10/2024).
Para tokoh-tokoh calon menteri tersebut sebelumnya sudah mulai berdatangan ke Istana Merdeka pada Minggu malam. Terdapat sejumlah tokoh mulai dari Erick Thohir, Sri Mulyani, hingga Bahlil Lahadahlia.
Berdasarkan catatan Bisnis, terdapat 53 tokoh yang menjadi menteri kabinet Prabowo-Gibran. Mayoritas adalah wajah-wajah baru. Sisanya adalah menteri yang pernah menjabat di Kabinet Indonesia Maju atau KIM Joko Widodo (Jokowi).
"Selamat malam saudara-saudara sekalian. Sebagaimana telah saya umumkan bahwa setelah saya dilantik pada 20 Oktober 2024, malam harinya saya akan umumkan kabinet pemerintah Republik Indonesia periode 2024 2029. Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami, kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih," ujar Prabowo di Istana Merdeka, Minggu (20/10/2024).
Sebelumnya, Prabowo telah menyaring sejumlah nama untuk masuk dalam bursa calon menteri kabinet pemerintahannya. Nama yang tersaring tersebut telah dipanggil untuk menemui Prabowo di kediaman pribadi di Kertanegara, pada Senin (14/10/2024).
Prabowo mengatakan telah cukup lama memantau para calon menterinya, berdiskusi, dan menyatakan keinginannya menjadikan mereka sebagai menteri, wakil menteri, dan kepala badan di pemerintahan ke depan.
“Sebelum saya undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Sebetulnya, hari ini hanya mengkonfirmasi. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah, semuanya menyatakan sanggup,” kata Prabowo Subianto.
